Penyerahan
dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, mewakili
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal kepada Wakil Ketua IV DPRD Provinsi
Lampung Naldi Rinara, dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD
Provinsi Lampung, Bandarlampung, Rabu (20/8/2025).
Sekdaprov
Marindo menyampaikan bahwa pendapatan daerah pada tahun 2026 ditargetkan
mencapai Rp7,6 triliun.
Angka ini
diupayakan secara optimal melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4
triliun yang didominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp1,3
triliun, pendapatan transfer sebesar Rp3,4 triliun, serta lain-lain pendapatan
daerah yang sah sebesar Rp111 miliar.
“Target ini
mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal
daerah secara mandiri dan berkelanjutan,” ujar Marindo.Di sisi belanja, Pemprov
Lampung mengarahkan anggaran untuk mempercepat pemulihan ekonomi, memperkuat
daya saing daerah, serta meningkatkan kualitas layanan publik secara merata dan
adil.
“Pemerintah
daerah senantiasa menjunjung tinggi prinsip efisiensi, efektivitas,
transparansi, dan akuntabilitas, dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal
daerah agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara
berkelanjutan dan bertanggung jawab,” katanya.Salah satu program unggulan yang
disorot adalah komitmen Pemprov Lampung dalam bidang pendidikan.Marindo
menyampaikan selain alokasi anggaran dana BOS sebesar Rp476 miliar, Pemprov
Lampung juga menganggarkan lebih dari Rp100 miliar untuk menggratiskan biaya
pendidikan bagi seluruh SMA, SMK, dan SLB Negeri mulai tahun ajaran 2025/2026.
“Langkah ini
diambil untuk meringankan beban orang tua siswa dan meningkatkan kualitas serta
akses pendidikan yang merata,” terangnya.Sementara itu, pada sektor infrastruktur,
Pemprov Lampung menetapkan target kemantapan jalan provinsi mencapai 80,88%
pada akhir tahun 2026.
Untuk
mencapainya, Pemprov mengalokasikan dana sebesar Rp1 triliun yang bersumber
dari pinjaman daerah. Hingga akhir 2029, total kebutuhan anggaran untuk
mencapai target kemantapan jalan sebesar 87,95% diperkirakan mencapai Rp4,72
triliun.Pemprov juga menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi
dengan pemerintah pusat guna menjamin pelaksanaan program yang berdampak
langsung bagi masyarakat.Sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan,
perlindungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi lokal menjadi prioritas utama.
“Kami
berharap, Raperda ini dapat menjadi dasar awal bagi kita semua dalam mewujudkan
APBD yang responsif, kredibel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,
serta mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan
berkelanjutan,” pungkasnya.