Anggota Fraksi
PKB DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, mengungkapkan bahwa saat ini PAD yang
diterima dari pelabuhan Bakauheni hanya sekitar Rp78 juta per tahun. Jumlah
tersebut dinilai sangat kecil bila dibandingkan dengan potensi yang bisa digali
melalui pengoperasian kapal penyeberangan milik daerah.
“Kalau
Pemprov Lampung punya kapal penyeberangan sendiri, potensi PAD bisa mencapai
Rp3 miliar per bulan dan pertahun mencapai Rp36 miliar. Angka ini jauh lebih
besar dibandingkan yang diterima sekarang, di samping karena memang pelabuhan
menjadi wilayah kekuasaannya ASDP,” kata Munir, Rabu (27/8/2025).
Ia
menjelaskan saat ini rencana Pemprov terhadap pengelolaan Kapal Dalom hanya
memberikan kontribusi sekitar Rp3,7 miliar per tahun atau sekitar 5 persen dari
potensi yang ada. Padahal, menurutnya, sektor transportasi laut di jalur
tersibuk nasional itu memiliki peluang pendapatan sangat besar.
Untuk
merealisasikan wacana tersebut, Munir menyarankan agar Pemprov Lampung tidak
ragu melakukan investasi dengan dukungan Bank Lampung. “Harga satu kapal
penyeberangan sekitar Rp200 miliar. Kalau kita berani ambil DP Rp50 miliar
melalui Bank Lampung, sisanya bisa diangsur per bulan. Dengan potensi
pendapatan yang besar, tentu investasi ini akan cepat kembali modal,” jelasnya.
Munir menegaskan,
keberadaan kapal penyeberangan milik Pemprov Lampung tidak hanya akan
meningkatkan PAD, tetapi juga memperkuat kontrol pemerintah daerah terhadap
layanan transportasi strategis di Selat Sunda.