Dalam laporan tersebut dijelaskan, pendapatan daerah naik
menjadi Rp7,71 triliun atau bertambah Rp160 miliar dari rancangan semula.
Sementara belanja daerah ditetapkan Rp7,78 triliun, juga naik Rp160 miliar. Selisih
pendapatan dan belanja sebesar Rp69,89 miliar ditutup melalui pembiayaan daerah
sehingga APBD tetap seimbang.
Fatikhatul memaparkan tujuh program unggulan yang menjadi
fokus pembangunan, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Lampung sebagai
Lumbung Pangan Nasional, pengembangan energi terbarukan, optimalisasi ekonomi
desa melalui BUMDes dan koperasi, stabilisasi harga pangan lokal, pemerataan
akses dan mutu pendidikan, serta kemantapan jalan provinsi dan desa.
“Efisiensi memang dilakukan hampir di seluruh OPD, namun
tetap diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar
Khoir sapaan akrabnya.
Ia juga menambahkan, sejumlah tambahan anggaran diberikan
untuk sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, Satpol PP,
hingga pelayanan administrasi publik. DPRD juga memberi rekomendasi khusus
untuk memperkuat monitoring, meningkatkan sinergi lintas OPD, serta mendorong
pemanfaatan sumber.
Kesimpulan utama Banang menegaskan bahwa efisiensi harus
dibarengi kinerja optimal, realokasi anggaran diarahkan pada pembangunan fisik
yang nyata, serta mekanisme evaluasi dan akuntabilitas perlu diperkuat.
“Setiap program harus sampai pada rakyat. Jalan harus
mantap, pangan terjangkau, layanan publik lebih mudah, dan pembangunan harus
adil,” tegas Ketua Fraksi PKB ini.