Wakil Ketua
I DPRD Lampung, Kostiana, menegaskan bahwa proses pembahasan APBD 2026 telah
melalui tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan. “Pemprov Lampung bersama
DPRD telah melewati berbagai tahapan, hingga hari ini pengesahan Raperda APBD
Tahun 2026. Alhamdulillah pembahasan berjalan baik dan lancar,” ujarnya.
Politisi
PDIP ini juga menyatakan dukungan penuh terhadap program-program Pemprov
Lampung yang telah tertuang dalam APBD 2026. “TAPD bersama Banggar sudah
menyepakati APBD 2026 dan disahkan dalam Paripurna. Kami tentu mendukung
program-program Gubernur, khususnya yang sudah dianggarkan,” jelasnya.
Kostiana
menegaskan DPRD Lampung juga akan menjalankan fungsi pengawasan agar
program-program dalam APBD tepat sasaran. “Kita mendukung dan siap mengawal
agar program tersebut menyentuh langsung masyarakat,” tegasnya.
Fokus
Pendidikan dan Infrastruktur
Sebagai
Koordinator Komisi IV dan V DPRD Lampung, Kostiana menaruh perhatian besar pada
sektor pendidikan dan infrastruktur yang menjadi prioritas dalam APBD 2026.
“Program prioritas yang merupakan mitra kerja Komisi IV dan V adalah pendidikan
dan infrastruktur. Kita minta kedua komisi ini ikut mengawal agar kualitasnya
benar-benar terjaga,” katanya.
Ia juga
menyoroti pengalokasian anggaran Rp100 miliar untuk biaya pengganti iuran
komite SMA/SMK. “Dana pengganti komite ini diharapkan bisa membantu peningkatan
fasilitas pendidikan dan menutup kebutuhan gaji tenaga kontrak honorer. Masih
banyak tenaga honorer yang belum terakomodir dalam rekrutmen PPPK sebelumnya,”
ungkap Kostiana.
Diketahui,
Raperda APBD 2026 yang telah disepakati selanjutnya akan diserahkan ke
Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD
2026, yang menjadi pedoman pelaksanaan program pemerintahan tahun depan.