“Kami sudah beberapa hari ini begadang,
siap lembur. Energi yang terkuras tidak biasa,” ujar Ketua Pansus RPJMD, Budi
Yuhanda, dalam konferensi pers, Rabu sore, (9/8/2025).Ia menegaskan Pansus
bekerja maraton untuk memastikan seluruh masukan, sinkronisasi kebijakan, serta
aspirasi masyarakat terakomodasi dalam dokumen RPJMD. Budi mengatakan, timnya
telah menyelesaikan rapat bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan
tenaga ahli.
“Kami juga menerima masukan dari
berbagai pihak, mendalami substansi, dan memastikan RPJMD ini tidak hanya
administratif, tetapi benar-benar menjawab tantangan pembangunan daerah,” kata
politisi dari Partai NasDem itu. Pansus menegaskan bahwa visi RPJMD telah
disepakati: “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas.” Visi ini diklaim telah
selaras dengan RPJMD dan agenda pembangunan nasional.
Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan
tiga misi pembangunan.Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,
mandiri, dan inovatif. Kedua, memperkuat sumber daya manusia yang unggul
dan produktif.Ketiga, meningkatkan kehidupan masyarakat yang beradab,
berkeadilan, dan berkelanjutan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang
efektif dan berintegritas.Untuk menopang ketiga misi tersebut, disusun tujuh
program unggulan. Awalnya terdapat lima program dalam draft awal RPJMD, namun
dua program baru ditambahkan hasil dari pembahasan lanjutan.
Lima program awal antara lain:
1. Dukungan terhadap makan bergizi
gratis program ini diselaraskan dengan RPJMD sebagai upaya mengentaskan
stunting.
2. Optimalisasi potensi ekonomi desa
melalui penguatan BUMDes dan koperasi.
3. Lampung sebagai lumbung pangan
nasional inisiatif yang sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.
4. Inisiasi lumbung energi terbarukan.
5. Stabilisasi harga pangan dan
penyediaan produk lokal di pasar tradisional.
Dua program tambahan adalah:
6. Kemantapan jalan provinsi dan
dukungan untuk jalan desa. Program ini ditujukan agar Lampung mencapai target
85,7 persen jalan dalam kondisi mantap pada 2026, dan di atas 90 persen pada
2030.
7. Peningkatan akses dan mutu
pendidikan. Program ini menjadi perhatian utama Gubernur, mencerminkan komitmen
terhadap kualitas pendidikan, termasuk kebijakan penghapusan seragam yang
mahal.