“Komisi II memiliki mitra kerja yang berkaitan langsung dengan ketahanan
pangan, seperti Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan. Ini menjadi
konsentrasi utama kami untuk bahu membahu mewujudkan nawacita Pemerintah
Provinsi Lampung,” kata aanggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung, Mikdar
Ilyas, Kamis (10/07/2025).
Untuk mewujudkan program tersebut, Mikdar menegaskan bahwa pelaksanaan
program lumbung pangan nasional harus mendapat dukungan anggaran yang memadai.
Karena itu, DPRD Provinsi Lampung akan segera berkoordinasi dengan organisasi
perangkat daerah (OPD) terkait melalui rapat-rapat komisi.
“Kemarin kita sudah melakukan rapat dengan sejumlah OPD terkait evaluasi
anggaran 2024. Setelah ini, kami akan menyampaikan laporan ke Badan Anggaran.
Sayangnya, anggaran yang tersedia di OPD masih sangat minim akibat efisiensi,”
jelasnya.
Melalui rapat lanjutan, lanjut Mikdar, Komisi II akan terus mengawal
kebijakan strategis dalam program unggulan ketahanan pangan, agar
penganggarannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
“Semua ini wajib dilakukan agar Lampung bisa surplus di semua sektor.
Bahkan jika memungkinkan, Lampung bisa membantu mencukupi kebutuhan pangan di
provinsi lain,” tegasnya.