Menurut Syafi’i, hingga kini akses menuju kedua wilayah tersebut sangat
terbatas, bahkan tidak dapat ditempuh melalui jalur darat.
“Ya, ini butuh sentuhan nyata dari pemerintah, terutama pembangunan akses
jalan atau minimal dermaga sandar yang layak di masing-masing kecamatan,” kata
Anggota Komisi I DPRD Lampung itu, Selasa (08/07/2025).
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa masyarakat
di dua kecamatan tersebut masih bergantung pada transportasi seadanya, termasuk
kapal kecil, tanpa dermaga yang memadai.
“Selama ini kapal yang menuju ke sana hanya bisa bersandar di tempat
seadanya. Dermaga representatif sangat dibutuhkan untuk menunjang mobilitas
warga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Syafi’i berharap agar kebutuhan infrastruktur ini masuk
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun
2025–2029, yang saat ini tengah dibahas oleh Pansus.
“Setidaknya, pembangunan infrastruktur di dua kecamatan itu bisa
dimasukkan dalam program prioritas lima tahun ke depan,” ujarnya.
Ia juga menekankan potensi ekonomi yang dimiliki kedua wilayah tersebut.
“Di sana ada hasil bumi dari sektor perkebunan, pertanian, hingga perikanan.
Jika akses jalannya baik, maka distribusi hasil panen dan tangkapan laut bisa
lebih lancar dan efisien,” tambahnya.
Syafi’i pun mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya soal
konektivitas, tetapi juga soal keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat
Lampung, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil.